Fintech lending menjamur, kenali yang legal Vs ilegal

Fintech (Fianancial Technology) atau dalam bahasa Indonesia adalah teknologi keuangan yang mengkolaborasikan antara keuangan dan teknologi.

Dengan demikian hal-hal yang berkaitan mengenai keuangan saat ini semakin mudah setelah dikolaborasikan dengan teknologi. Kegiatan transaksi termasuk pinjam meminjam (Fintech Lending) semakin efisien.

Seputar fintech lending

Fintech lending adalah salah satu jenis teknologi keuangan yang menangani urusan pinjam meminjam. Berperan menjembatani urusan ini, mereka memberikan efisiensi kepada masyarakat dalam memberikan jasa pinjaman, ataupun kebutuhan meminjam.

Walaupun demikian, fintech yang semakin menjamur di Tanah Air perlu diwaspadai. Perlu upaya menghindari kerugian atau penipuan dari fintech yang ilegal dengan mengenali perbedaannya. Apa saja perbedaan tersebut, simak informasinya.

Penting pilih fintech yang legal. Foto: Unsplash
Penting pilih fintech yang legal. Foto: Unsplash

Perbedaan fintech lending ilegal dan legal

Lokasi kantor/ domisili

Teknologi keuangan pinjam meminjam ilegal tidak memiliki lokasi yang jelas, bisa saja ditutup-tutupi, atau bahkan berada di luar negeri untuk menghindari aparat hukum. Setiap fintech berada dalam pengawasan OJK untuk melindungi konsumen. Sedangkan lokasi fintech yang legal jelas dan mudah ditemukan di Google.

Cara penagihan

Pihak yang ilegal dalam hal ini akan melakukan penagihan dengan cara kasar, cenderung memiliki unsur ancaman, non kemanusiaan, dan bertentangan dengan hukum.

Sedangkan fintech yang legal atau terdaftar dan terizin dari OJK wajib mengikuti sertifikasi tenaga penagih yang dilakukan AFPI.

Syarat pinjam meminjam

Pinjaman pada penyelenggara fintech lending ilegal cenderung sangat mudah tanpa menanyakan dan memastikan tujuan peminjaman.

Sedangkan yang legal dan berizin OJK memerlukan untuk mengetahui tujuan peminjaman sehingga akan menjadi hal pokok yang ditanyakan di awal. Mereka juga membutuhkan dokumen-dokumen untuk melakukan credit scoring.

Pengaduan Konsumen

Pihak fintech lending ilegal tidak menanggapi pengaduan pengguna dan konsumen dengan baik. Padahal penyelenggara yang legal tentu menyediakan sarana pengaduan pengguna, menindaklanjuti pengaduan dan melaporkan tindak lanjutnya kepada OJK.

Di sini jika ada masalah, pengaduan pengguna juga dapat dilakukan melalui AFPI. Jika terjadi sengketa, pengguna juga dapat difasilitasi oleh OJK ataupun lembaga alternatif penyelesaian sengketa.

Untuk melakukan pengaduan kamu bisa mengunjungi halaman website www.afpi.or.id atau telepon ke nomor 150505.

Akses data pribadi

Aplikasi fintech pinjam meminjam yang ilegal akan meminta akses kepada seluruh identitas pribadi yang ada di dalam handphone pengguna seperti gambar dan kontak pribadi. Ini bisa disalahgunakan, padahal layanan yang legal hanya diizinkan mengakses kamera, microphone, dan lokasi pada handphone pengguna.

Bunga dan denda

Penyelenggara fintech lending ilegal akan mengenakan biaya dan denda yang terlampau besar dan tidak bisa melakukan transparansi.

Sedangkan fintech yang legal akan memberikan keterbukaan informasi mengenai bunga, denda maksimal yang dikenakan kepada pengguna. AFPI sudah mengatur biaya pinjaman maksimal 0,8 % per hari dan total seluruh biaya termasuk juga denda adalah 100% dari nilai pokok pinjaman.

Misalnya kamu meminjam uang senilai Rp5 juta maka maksimum jumlah yang dikembalikan adalah Rp10 juta.

Status

Penyelenggara fintech lending berizin OJK dan sudah terdaftar legal akan sesuai dengan POJK 77/POJK.01/2016.

Untuk melakukan pengecekan fintech lending legal atau ilegal juga dapat mengakses laman ojk.go.id lalu melihat dan mengunduh data tabel penyelenggara fintech lending yang sudah terdaftar di OJK. (CTH)

Artikel Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button