Kejahatan keuangan dan korupsi seolah menjadi salah satu masalah yang sangat sulit dihilangkan. Utamanya di negara berkembang dengan peraturan dan hukuman tentang korupsi yang dinilai masih cukup longgar. Meski begitu, beberapa negara di dunia berhasil menekan angka korupsi di negaranya hingga berada di titik yang cukup rendah. Tentunya tingkat korupsi di beberapa tersebut menjadi tingkat korupsi yang paling rendah di seluruh dunia. Berikut adalah 3 Negara dengan tingkat korupsi terendah di dunia sebagaimana yang dirangkum dari laman Liputan6.com
Selandia baru
Negara pertama yang masuk dalam daftar 3 Negara dengan tingkat korupsi terendah di dunia adalah Selandia baru. Negara di Eropa ini menjadi negara yang cukup transparan dalam bisnis dan politik, hingga dalam sistem peradilan negara.
Setiap kejahatan ditindak tegas oleh negara. Utamanya kejahatan tentang korupsi. Setiap pihak yang terbukti menerima suap di Selandia baru akan dihukum penjara minimal 14 tahun.
Meskipun tidak lagi diberlakukan hukuman mati bagi koruptor di negara ini, sebagaimana yang pernah dilakukan sebelum tahun 1961, sanksi sosial terhadap pelaku korupsi di Selandia baru cukup mengerikan. Seringkali tekanan publik yang disebabkan akan kasus kasus korupsi dan beberapa masalah lain bahkan bisa membuat pejabat mundur.
Di Selandia baru skandal KKN yang terjadi sangat keci. Sebagaimana dikutip dari Menurut Transparency International dari Jerman, Selandia baru ada di peringkat pertama negara dengan korupsi terendah dengan skor 91.
Denmark
Hukuman untuk kasus korupsi di Denmark tidak lagi se ekstrem dulu. Meski begitu, tingkat korupsi di negara ini cukup kecil, dan menempati posisi 2 besar dalam daftar negara dengan tingkat korupsi paling rendah di dunia sejak 1995. Dulunya sebelum tahun 1994 pelaku korupsi di negara ini akan menerima hukuman mati. Eksekusi terakhir oleh tersangka korupsi dengan hukuman mati di Denmark dilakukan pada 1950.
Saat ini salah satu cara ampuh Denmark mencegah korupsi adalah dengan mengenalkan Skema Keterbukaan. Skema Keterbukaan ini akan meningkatkan transparansi pengeluaran dan aktivitas. Setiap parlemen Denmark wajib mengumumkan beberapa hal terkait dengan aktivitas hiburan, pengeluaran bulanan, biaya perjalanan, hadiah yang diperoleh, hingga setiap pertemuan resmi yang dilakukannya setiap bulan.
